Selamat Datang

DI

BIMAPUTRA & PARTNERS

sebuah firma hukum berpusat di Semarang – Jawa tengah, yang mempunyai visi untuk menjadi salah satu firma hukum terbesar yang selalu memperbarui pengetahuannya guna melayani klien dengan nasihat hukum yang tepat serta dengan dukungan kualitas Sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman di bidangnya  

Kami sangat menantikan untuk menyambut Anda di kantor kami, dan kami berharap dapat berbagi ide untuk bermitra dengan Anda.

Regard,

Hukum Perdata


HUKUM PERDATA

Hukum Perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon  kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPerdata.

BW/KUHPerdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordansi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan, Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Sedangkan Pengertian Hukum Perdata secara formil adalah ketetapan hukum yang mengatur kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata maksudnya yaitu hubungan antar individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi/ khusus.

Yang terermasuk hukum privat/ perdata yaitu:

  • Hukum Pribadi.
  • Hukum Keluarga.
  • Hukum Kekayaan.
  • Hukum Waris.
  • Hukum Dagang.
  • Hukum Adat.

Dalam arti luas hukum privat/ perdata meliputi seluruh hukum privat materiil yaitu suatu hukum pokok yang mengatur kepentingan orang per orang. Oleh sebab itu hukum perdata sering disebut sebagai hukum privat/ sipil. Jika hukum tersebut dilanggar maka pihak yang terkait/ pihak yang dirugikan yang berhak mengajukan gugatan.

Dalam masyarakat contoh hukum privat/ perdata yaitu seperti jual beli kendaraan atau jual beli rumah.

Sistematika Hukum Perdata menurut BW terdiri atas 4 buku:

  • BUKU I    :  Tentang orang (van personen). Yaitu memuat   hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga.
  • BUKU II   : Tentang benda (van zaken). Yaitu memuat hukum kebendaan serta hukum waris.
  • BUKU III  : Tentang perikatan (van verbintenissen). Yaitu memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
  • BUKU IV  :  Tentang pembuktian dan daluarsa (van bewijs en verjaring) Yaitu memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap    hubungan-hubungan hukum).

Contact Us


  •   Jl. Veteran no 34, Semarang 50231 Jawa Tengah
  •   024 - 9108 1615
  •   info@lawofficesbnp.com

Lastest News


Welcome Post
Posted at 2015-03-15

copyright © 2015 www.lawofficesbnp.com